Ekonomi Makro: TELAAH JURNAL INTERNASIONAL 2

Baca selengkapnya »

“Fiscal Decentralization in Indonesia:
A New Approach to an Old Idea”

A.       PENDAHULUAN

Sejarah desentralisasi sektor publik di negara-negara berkembang terutama kisah kinerja yang mengecewakan atau kegagalan langsung. Dengan cerita tentang luas dan program desentralisasi fiskal yang mahal telah membuat kemajuan yang hanya terbatas dalam memenuhi dan menyatakan tujuan mereka. Alasan utama untuk keadaan ini adalah bahwa upaya reformasi cenderung fokus pada hasil yang diinginkan, bukan dari pada proses.

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya, latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tandatanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang terakhir, respons terhadap banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Dalam telaah jurnal ini, kita memeriksa kasus Indonesia, analisis alasan utama untuk lambatnya kemajuan sampai saat ini, diuraikan proses strategis untuk melanjutkan debat produktif tentang desentralisasi dan pada akhirnya desentralisasi itu sendiri. Proses ini diusulkan, yang baru-baru ini diadopsi secara eksperimental di Indonesia dan sepenuhnya didanai oleh pemerintah, didasarkan pada sistem lokal evaluasi pemerintah yang memiliki empat fitur menonjol.

Pertama, proses strategis melibatkan semua aksi pemerintah sebagai kunci pusat yang bersaing satu sama lain untuk pengembangan sumber daya lokal dan daya yang terancam oleh pemerintah lokal yang lebih kuat. Kedua, proses membedakan antara pemerintah lokal dan tugas-tugas fungsional, sehingga desentralisasi yang dapat didefinisikan dan diimplementasikan dalam bertahap dan cara selektif yang memaksimalkan kemungkinan berhasil. Ketiga, proses menciptakan beberapa insentif untuk perilaku yang sesuai baik di tingkat pusat maupun daerah  pemerintah. Terakhir dan yang paling penting adalah proses menyediakan mekanisme bagi pemerintah untuk  mengembangkan agenda sendiri untuk desentralisasi, lebih  independen dari tujuan internasional yang prioritas cenderung untuk mendorong mahal namun naas upaya desentralisasi. Dalam telaah jurnal ini penulis tidak hanya mengacu pada jurnal “Fiscal Decentralization in Indonesia: A New Approach to an Old Idea”, tetapi juga pada sumber atau referensi lainnya.

B.          KONSEP DAN TEORI

Menurut Rondinelli (1981) dalam Mills (1994), desentralisasi dapat didefinisikan sebagai transfer wewenang atau kekuasaan dalam perencanaan publik, manajemen, dan pembuatan keputusan dari level nasional ke level sub nasional atau secara umum dari level yang tinggi ke level yang lebih rendah dalam pemerintahan. Desentralisasi juga meliputi perubahan hubungan kekuasaan dan distribusi tindakan diantara level pemerintahan (Mills 1994).

Rondinelli dan Cheema (dalam Sarundajang, 1999) memberikan pengertian desentralisasi sebagai bentuk pengalihan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi teknis di daerah, unit administrasi daerah dan pemerintah daerah. Konsep desentralisasi akan terfokus pada mekanisme pengaturan hubungan kekuasaan dan kewenangan dalam struktur pemerintahan. Sedangkan konsep otonomi daerah akan terfokus pada hak dan kewajiban daerah – pemerintah daerah dan masyarakat – dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Hidayat, 2004).

Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi karena desentralisasi berkaitan langsung dengan hubungan fungsi penerimaan dan pengeluaran dana publik antara tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan dibawahnya (Muluk, 2006). Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai (Siddik, 2002b). Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meloloskan suatu negara dari berbagai jebakan ketidak-efisienan, ketidak-efektifan pemerintahan, ketidak-stabilan makro ekonomi, dan ketidak-cukupan pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi fiskal juga dimaksudkan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilitas dana (Bird dan Vailancourt, 2000), serta berbagi beban keuangan dengan kawasan dan kota (Todaro dan Smith, 2004). Kebijakan desentralisasi fiskal juga dapat menjadi daya saing suatu daerah jika dibandingkan dengan daerah lain, suatu daerah dapat menawarkan paket pajak dan pelayanan publik yang terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pilihan publik (Stoker, 1991; Grofman, 2002; Feld e al. 2004).

C.          DATA EMPIRIK

Sejarah Upaya Desentralisasi

Indonesia adalah negara kesatuan, sehingga pemerintah daerah dan provinsi merupakan pembentukan pemerintah pusat. Selama ini sebagian besar dari masa kolonial, sektor administrasinya sangat terpusat , meskipun kota lebih otonom daripada saat ini. Kehadiran sistem terpusat administrasi lapangan berfungsi di beberapa daerah negara awal abad 20. Berikut sejarah desentralisasi di Indonesia dalam jurnal “Fiscal Decentralization in Indonesia: A New Approach to an Old Idea”:

(a)    Upaya dini desentralisasi

Sejumlah upaya telah dilakukan dalam sejarah pasca kemerdekaan Indonesia untuk membentuk lembaga perwakilan desentralisasi dan untuk meningkatkan tingkat otonomi daerah, tapi politik pertimbangan sering teralihkan. Upaya ini membangun kesatuan negara - sebuah etnis koleksi beragam dan geografis dari lebih dari 14.000 pulau yang dicaplok dalam jangka panjang waktu dan dalam berbagai sukarela dan tidak sukarela pengaturan - selalu menjadi perhatian utama dari pemimpin nasional , dan ini cenderung membuat pemimpin Indonesia mencurigakan desentralisasi asli. Meskipun tidak mungkin bahwa pemerintah memiliki niat serius untuk mendesentralisasikan pada saat itu, undang-undang itu meningkatkan kesadaran akan potensi manfaat desentralisasi dan memberikan dasar hukum yang jelas untuk tindakan lebih lanjut di masa mendatang.

(b)   Upaya desentralisasi terbaru

Niat resmi pemerintah untuk desentralisasi, yang menyatakan pengembangan dan pengoperasian berbagai layanan perkotaan berada di bawah wewenang pemerintah yang terdesentralisasi dan konkret mengidentifikasi sejumlah mereka terkait tanggung jawab. Berbagai inisiatif desentralisasi telah dilakukan oleh berbagai kementerian. Yang paling menonjol adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Terpadu (IUIDP), yang diluncurkan oleh Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1985. Tujuan utama IUIDP adalah untuk menggeser penekanan secara bertahap jauh dari pengiriman tunggal, infrastruktur sektor tertentu proyek untuk manajemen dan organisasi terpadu dari proses pembangunan perkotaan secara keseluruhan.

Inisiatif lain desentralisasi utama adalah Tim Koordinasi Perkotaan Pengembangan (TKPP), yang didirikan pada tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Negara Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan , Negeri dan Pekerjaan Umum untuk mengkoordinasikan perumusan terpadu peraturan pembangunan perkotaan. Selain itu, fasilitas pinjaman yang dikenal sebagai Rekening Pembangunan Daerah ( RDA ) mulai beroperasi di Departemen Keuangan di 1988,  RDA adalah mandat penggunaan teknik penilaian yang formal untuk mengevaluasi proyek, standarisasi bunga suku bunga pinjaman itu menyalurkan, menegakkan pembayaran ketat pinjaman, dan mengkonsolidasikan sumber utama pinjaman pembiayaan bagi pembangunan perkotaan dan regional.

Berbagai upaya terkait lainnya untuk mereformasi desentralisasi keuangan pemerintah telah direncanakan atau dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah upaya yang komprehensif untuk mereformasi sistem transfer fiskal pusat-daerah dimulai pada tahun 1988 dan 1989. Yang diusulkan sistem akan konsolidasi beberapa program hibah yang ada dan revisi formula alokasi untuk memperhitungkan lebih baik dari kedua kebutuhan dan kapasitas sumber daya. Program reformasi tertentu ini terbukti kontroversial dan tidak diadopsi, tapi perdebatan seputar itu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu reformasi hibahmdan mempersiapkan jalan bagi upaya lainnya

(c)    Faktor-faktor yang mendasari desentralisasi baru-baru ini

Secara kolektif, faktor-faktor yang menunjukkan bahwa upaya desentralisasi pemerintah ini serius, tapi mereka tidak dilihat memiliki minat desentralisasi politik yang signifikan. Sebaliknya, pemerintah pusat telah menyadari bahwa hal itu tidak dapat secara efektif menyediakan dan membiayai seluruh jasa masyarakat di suatu negara sehingga secara fisik, geografis dan etnis heterogen. Selain itu, tampaknya ada pengakuan yang muncul di antara politisi senior dan birokrat yang lebih fiskal. Pemerintah daerah yang efektif tidak perlu menimbulkan substansial dan ancaman langsung kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, langkah-langkah terbatas untuk memperkuat pemerintah daerah bisa dilihat sebagai tindakan tegas untuk memperbaiki masalah pelayanan yang berkembang bahwa banyak mempengaruhi kualitas hidup di bagian negara. Jika efektif, upaya tersebut bisa menggambarkan secara positif pada pemerintah pada saat Indonesia mulai mempertanyakan legitimasinya untuk lebih terbuka.

D.          PEMBAHASAN

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masingmasing daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut: 1. Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement; 2. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.

Kebijakan desentralisasi sistem perpajakan yang termasuk dalam kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia mulai tahun 2001. Sebelumnya selama 30 tahun lebih Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat sentralistik. Kebijakan ini tertuang dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan perundangan tentang pajak dan retribusi daerah. Perimbangan keuangan mengatur tentang bagi hasil pajak dan sumber daya alam serta dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perundangan pajak dan retribusi daerah mengatur jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memungutnya.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah menyebabkan terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam banyak literatur disebut intergovernment fiscal relation yang dalam UU 25/1999 disebut perimbangan keuangan. Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan adminsitrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut pelaksanaan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, telah diatur hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dengan UU Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 serta UU-APBN. Menurut UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 ini, perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi: Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah.

E.          KESIMPULAN

Upaya reformasi pemerintah Indonesia dan lokal telah diganggu oleh lingkungan kelembagaan yang kompleks di mana kementerian bersaing untuk kekuasaan dan pemberian dana; pemerintah daerah telah sering diperlakukan seolah-olah mereka entitas homogen; sering terhambat karena meremehkan, melayani diri sendiri, ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah daerah; dan jarang memberikan insentif yang signifikan untuk perilaku tepat oleh pemerintah daerah. Hambatan utama dalam banyak kasus memiliki fragmentasi tanggung jawab di tingkat pusat dan ketidakmampuan atau ketidakmauan dari pusat pemerintah untuk meningkatkan koordinasi. Upaya mencegah Ini sudah sering untuk mengambil langkah awal bahkan sederhana menuju desentralisasi.

Untuk menuju desentralisasi sering kali terjadi masalah dalam bentuk koordinasi antar kementerian komite, yang biasanya gagal karena lembaga terkemuka ini dipandang sebagai memajukan kepentingan mereka sendiri daripada mencari kerja sama antar kementerian terkait. Mengingat kendala umum untuk desentralisasi, pengalaman Indonesia dengan tingkat pemerintah daerah menunjukkan beberapa pelajaran dan keprihatinan, potensi penting bagi negara-negara lain berjuang dengan sulit memulai dan merancang program desentralisasi.

Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan adanya perubahan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah setelah diberlakukannya Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 dan UU no.25 tahun 1999 yang kemudian UU tersebut disempurnakan menjadi UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 33 tahun 2004. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 serta UU-APBN, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesinambungan kebijaksanaan fiskal (Fiscal Sustainability) dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro dan mengoreksi vertical imbalance, yaitu untuk memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan Pemerintah Pusat dan keuangan Daerah yang dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah.

Ekonomi Makro: TELAAH JURNAL INTERNASIONAL 2

Posted by : Ragil Waseza

Date :Minggu, 18 Januari 2015

With 0komentar

Tag : Task In University

Ekonomi Makro: TELAAH JURNAL INTERNASIONAL 1

Baca selengkapnya »

“Hidden Economies and the Socially
Optimal Fiscal-Tax to Liquidity-Tax Ratio”

A.       PENDAHULUAN

Dalam terminologi ekonomi disebut dengan hidden economy. Saat ini hidden economy menjadi perhatian banyak pihak karena kondisi ekonomi yang berjalan seperti tidak semestinya. Bangsa ini terus berbicara tentang krisis ekonomi tetapi konsumsi masyarakatnya (daerah perkotaan) terus meningkat. Dari berbagai keterangan yang disiarkan di mass media disebutkan bahwa  tingkat pertumbuhan ekonomi didorong oleh pengeluaran konsumsi dan setelah itu baru ekspor. Jika dikatakan didorong oleh pengeluaran konsumsi tentu pendapatan masyarakat atau daya beli masyarakat adalah tinggi. Ini bertolak belakang dengan angka GDP yang disebutkan terlalu kecil. Akhirnya diskusi tetap pada pendapat yang mengatakan angka itu memang rendah sementara daya beli tinggi karena ada aktivitas ekonomi yang tersembunyi yang tidak dilaporkan pada negara. Itulah yang disebut dengan hidden ecconomy. Hidden economy adalah uang halal hanya saja tidak dilaporkan pada negara sehingga pengusaha berutang pajak pada negara.

Meningkatkan pendapatan pajak karena hidden economy dari otoritas kebijakan fiskal - pajak adalah masalah mendesak di banyak negara . Dalam tulisan ini analisis pajak diferensial yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana rasio optimal secara sosial dari tarif pajak dengan perubahan tingkat likuiditas pajak dengan ukuran relatif fiskal pajak dapat menghindari hidden economy. Semakin kecil ukuran relatif dari hidden economy, maka semakin besar pajak yang optimal untuk likuiditas pajak. Meskipun hubungan terbalik ini jelas muncul, tapi yang paling berbahaya adalah tingkat penghindaran pajak.

Phelps ( 1973) untuk sektor swasta menghindari pajak fiskal. Ada dua likuiditas pajak dianggap . Yang pertama adalah hanya tingkat inflasi, hal ini karena tingkat inflasi adalah tingkat likuiditas pajak yang paling umum dipertimbangkan dalam literatur . Kedua likuiditas nominal pajak suku bunga dan ini adalah likuiditas pajak yang muncul. Suku bunga nominal adalah tingkat yang dapat diamati di pasar, pengusaha memilih untuk memegang uang mereka secara tunai daripada tanpa bunga rekening. Dengan tingkat suku bunga tinggi yang diharapkan kemudian adalah berkurangnya jumlah uang beredar sehingga permintaan agregat pun akan berkurang dan kenaikan harga bisa diatasi.

B.          KONSEP DAN TEORI

Dengan adanya penggelapan pajak oleh pelaku ekonomi tersembunyi (hidden economy), meningkatkan pendapatan uang melalui pajak implisit terhadap likuiditas merupakan solusi efektif. Pajak implisit adalah fitur yang menonjol dari kebijakan pemerintahterhadap bank-bank komersial. Mereka terdiri dari persyaratan giro, plafon suku bunga, dan target pinjaman di bawah harga pasar. Mereka dianggapsebagai instrumen represi keuangan, yang ada ketika pemerintah pajak danlain-kondisi pembatasan transaksi keuangan mengurangi pertumbuhan relatifsektor keuangan untuk sektor non-keuangan. Plafon suku bunga danpersyaratan giro membatasi aliran sumber daya untuk sektor swasta danmengalihkan dana ke sektor publik (Fry 1988). Meskipun instrumen tingkat efektif pajak tersebut sulit untuk ditentukan, pajak ini merupakan sumber penting pendapatan pemerintah.

Phelps ( 1973), menganggap perekonomian di mana pemerintah menaikkan pendapatan dengan likuiditas pajak dan kebijakan fiskal. Memperpanjang sektor swasta untuk memasukkan ekonomi tersembunyi yang tidak tunduk pada kebijakan fiskal (pajak). Sektor pemerintah berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan koordinasi tindakan tiga cabang administrasi: Cabang Pengeluaran , Departemen Keuangan dan Bank Sentral. Jalur beban total pajak ditentukan oleh kebijakan pengeluaran pemerintah yang dapat mencakup beberapa kerugian. Analisis pajak diferensial digunakan untuk menentukan alokasi pemerintah yang optimal antara likuiditas dan pajak fiskal untuk memaksimalkan kegunaan sektor swasta dengan meminimalkan kedua distorsi pajak .

Untuk mendapatkan kesetaraan antara pendapatan likuiditas pajak dan seigniorage, oleh karena itu menyederhanakan analisis, asumsi berikut dibuat perkiraan ( i ) pelak inflasi sempurna, ( ii ) tingkat output alamiah tidak terpengaruh oleh tingkat inflasi, ( iii ) ekonomi tertutup sehingga inflasi yang tidak relevan sebagai stabilisasi kebijakan, ( iv ) tidak ada biaya untuk menyesuaikan upah dan harga, dan ( v ) tidak ada bunga yang dibayarkan pada saldo uang .

C.          DATA EMPIRIK

Pada bagian ini, data untuk 36 negara digambarkan dan dianalisis. Sebaran dari data mengkonfirmasi hubungan terbalik antara ratio pajak ke likuiditas dan pangsa ekonomi tersembunyi. Hasil regresi yang disajikan yang juga mengkonfirmasi hubungan terbalik ini.

Data berasal dari berbagai sumber dan terdiri dari sebuah panel yang tidak seimbang yang mencakup 1989-1999 Ringkasan statistik dalam hal nilai rata-rata per negara diberikan. Pada Tabel 1, termasuk tahun tertutup untuk masing-masing negara. Sebaran dari data yang diilustrasikan dalam Angka 1 sampai 4 dan sumber data dalam ayat 4.2 (Terlampir dalam Jurnal). Rentang untuk pangsa ekonomi tersembunyi rata-rata relatif besar, dari sekitar 0,07-0,40. OECD ekonomi cenderung memiliki lebih rendah saham ekonomi tersembunyi dari negara-negara berkembang. Di antara negara berkembang, Chile memiliki pangsa ekonomi yang relatif rendah tersembunyi. Di antara negara-negara OECD, Yunani tampaknya memiliki saham ekonomi tersembunyi yang relatif tinggi. Ekonomi transisi merupakan kasus menengah.

Dengan asumsi pembuat kebijakan mengoptimalkan pajak sosial, negara dengan pangsa ekonomi tersembunyi yang lebih tinggi harus memiliki pajak yang lebih rendah dan rasio likuiditas pajak. Alasan untuk menyajikan data pada tingkat inflasi adalah bahwa ini adalah fokus dari kepentingan dalam yang luas sebagian besar literatur . Oleh karena itu penting untuk membangun ketahanan hubungan terbalik ini untuk fiskal (pajak) alternatif terhadap inflasi.

Menghindari nilai-nilai tak tentu ketika mengambil logaritma natural dari rasio ini untuk analisis regresi untuk mengakomodasi kasus di mana tingkat inflasi negatif. Di sini juga hubungan terbalik tampaknya dikonfirmasi dan untuk mengkonfirmasi signifikansi statistik hubungan ini, hasil dari regresi panel disajikan.

D.          PEMBAHASAN

1.    Analisis Regresi

Hasil regresi yang disajikan di bawah ini mendukung hasil teoritis data empirik. Karena bentuk non-linear jelas disarankan oleh Angka 1 sampai 4 logaritma natural dari variabel yang digunakan dan estimasi parameter sehingga dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Regresi Static-panel dan regresi dinamis-panel dilaporkan untuk memeriksa ketahanan hasil untuk bentuk fungsional yang berbeda.

Disajikan pada Tabel 2 adalah hasil untuk regresi panel statis dengan logaritma dari likuiditas pajak rasio fiskal pajak sebagai regressand tersebut . dalam tiga kasus parameter estimasi pada logaritma natural dari pangsa ekonomi tersembunyi adalah seperti yang diharapkan, negatif dan dalam dua kasus mereka begitu signifikan.

kolom 2.1 melaporkan hasil regresi untuk data panel mentah , di sini parameter negatif, signifikan dan lebih besar dari minus satu menunjukkan respon inelastis. Kolom 2.2 memberikan hasil untuk antara efek regresi, dengan kata lain, ini menangkap variasi antar negara. Tampaknya dalam hal ini parameter negatif pada pangsa ekonomi tersembunyi masih negatif tetapi signifikan. Kolom 2.3 memberikan hasil untuk tetap (dalam) regresi efek. di sini parameter regressand adalah statistik tidak berbeda dari nol. Implikasinya adalah bahwa banyak variasi yang menentukan parameter regressand antara variasi di berbagai negara dalam negara. kolom 2,4 melaporkan regresi efek random GLS hasil. Ini adalah regresi tertimbang antara dan efek tetap regresi.

Data lain berupa regresi panel dinamis tidak penulis jabarkan disini tetapi terlampir dalam tabel 3 sampai tabel 6 dalam jurnal, tetapi dilaporkan bahwa semua tabel regresi yang telah dihitung memiliki hasil akhir yang sama. (Parameter negatif)

2.    Intreprestasi dari Regresi

Untuk merangkum hasil analisis empiris ; dalam semua regresi di mana adanya ekonomi tersembunyi (hidden economy) adalah signifikan secara statistik, estimasi parameter negatif. Regresi statis dimana parameter pada pangsa ekonomi tersembunyi secara signifikan berbeda dari nol, dan negatif ditemukan dalam regresi yang meliputi variasi data ( kolom 2.1 , 2.4 , 4.1 dan 4.4 ). Hal ini menunjukkan bahwa variasi penuh di dalam dan negara diperlukan untuk mengidentifikasi statistik hubungan yang disarankan oleh teori.

Regresi dinamis dengan autoregressive yang residual yang ditunjukkan pada Tabel 3 dan 5 semua menunjukkan parameter signifikan negatif pada pangsa ekonomi tersembunyi, sekali lagi memberikan dukungan untuk teori. Parameter pada pangsa ekonomi tersembunyi , pada Tabel 6, masih negatif tetapi secara statistik kurang signifikan menunjukkan regresi variabel dependen tertinggal mungkin kurang spesifikasi dinamis. Dalam semua parameter regresi pada waktu trend positif dan signifikan secara statistik ditafsirkan sebagai, semua hal-hal lain yang sama, kecenderungan kehati-hatian fiskal dan moneter selama tahun 1990-an.

Berbagai uji signifikansi keseluruhan menunjukkan signifikansi yang sangat besar untuk setiap regresi . Parameter pada residual autoregressive memiliki nilai rata-rata dalam kisaran 0,666-0,794 menunjukkan tingkat besar ketekunan dalam istilah residual, ini adalah khas dari sistem ekonomi makro yang besar .

E.     KESIMPULAN

Analisis teoritis menunjukkan bahwa rasio optimal secara sosial dari tarif fiskal pajak dengan tingkat likuiditas pajak menurun dengan ukuran relatif pajak dapat menghindari ekonomi tersembunyi. Rasio pajak ini, dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan dengan meminimalkan distorsi yang disebabkan oleh tarif pajak tersebut. lebih besar adanya ekonomi tersembunyi menyiratkan basis fiskal pajak proporsional lebih kecil dan tingkat fiskal pajak relatif kurang efektif terhadap tingkat likuiditas pajak.

Bukti Empiris yang disajikan menunjukkan bahwa hubungan negatif antara rasio pajak dan pangsa ekonomi tersembunyi. Perkiraan didasarkan pada sampel dari 36 negara menunjukkan bahwa elastisitas rasio pajak sehubungan dengan pangsa ekonomi tersembunyi mungkin negatif dan kurang dari unit elastis. Data tersebut juga menunjukkan bahwa masalah ini merumuskan bermacam pajak yang optimal sangat relevan untuk mengembangkan transisi ekonomi yang diberikan dalam saham ekonomi tersembunyi yang besar.

Analisis yang disajikan dalam jurnal “Hidden Economies and the Socially Optimal Fiscal-Tax to Liquidity-Tax Ratio” ini juga menunjukkan banyak ekstensi menarik. Terbukti, rasio fiskal untuk pajak likuiditas ditentukan oleh satu set parameter yang lebih luas dari sekedar ukuran ekonomi tersembunyi. Namun, Schneider (2005) menunjukkan bahwa di banyak negara adanya ekonomi tersembunyi masih bertahan atau bahkan bertambah. Oleh karena itu, keberadaan ekonomi tersembunyi akan terus mempengaruhi bermacam pajak atas kebijakan fiskal dan moneter dalam suatu negara.

Ekonomi Makro: TELAAH JURNAL INTERNASIONAL 1

Posted by : Ragil Waseza

Date :

With 0komentar

Tag : Task In University

MAKALAH: Respon Pemeritah Dalam Menanggapi Dan Mengantisipasi Krisis Ekonomi

Baca selengkapnya »

BAB I
PENDAHULUAN

A.           LATAR BELAKANG

Krisis global adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Dan ini adalah dinamika kehidupan ekonomi yang tidak tetap perubahannya. Kadang sistem ekonomi dunia naik, kadang sistem ekonomi dunia merosot drastis. Ini menyebabkan gejolak besar bagi kehidupan ekonomi seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Akibat langsungnya adalah meledaknya harga kebutuhan pokok di Indonesia. Yang mana sebelumnya saja sudah menjepit dompet masyarakat dan kini semakin menekan sektor-sektor usaha yang menyediakan kebutuhan tersebut. Misalnya: Petani yang menyediakan sayur mayur kini kesulitan dalam mencari pupuk yang murah, padi menjadi kurang subur dan pasokan yang terbatas membuat harga beras melonjak. Ini adalah satu dari ribuan keluhan masyarakat dalam merasakan dampak buruk dari krisis global ini. Sehingga tema “Krisis Ekonomi Global” ini sangat cocok untuk menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa karena mahasiswa juga mengalami dilema ini dalam hidupnya.

B.            TUJUAN PENULISAN

Supaya mahasiswa dapat lebih kritis terhadap situasi krisis ekonomi global yang mana sekarang menjadi topik hangat dan dilema luar biasa bagi seluruh dunia. Paling tidak mahasiswa dapat memecahkan masalah kecil yang berhubungan dengan krisis ekonomi global tersebut. Diharapkan pula makalah ini dapat menjadi acuan belajar dalam mempelajari permasalahan ekonomi di Perguruan Tinggi.

C.           RUMUSAN MASALAH

Adapun makalah ini dibuat dengan rumusan permasalahan:

1.      Apa itu Krisis Ekonomi Global?

2.      Mengapa Krisis Ekonomi Global bisa terjadi?

3.      Sektor apa saja yang terkena imbas dari Krisis Global tersebut?

4.      Bagaimana cara mengatasi Krisis Global tersebut?

5.      Apa tanggapan kita sebagai mahasiswa terhadap masalah ini?

BAB II
PEMBAHASAN MASALAH

A.           PENGERTIAN KRISIS EKONOMI GLOBAL

Krisis ekonomi Global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Ini dapat kita lihat bahwa negara adidaya yang memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya. Bencana pasar keuangan akibat rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Negeri Paman Sam satu per satu, tinggal menunggu waktu saja. [1]Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Asutralia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penurunan drastis 7 sd 10 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak terkecuali di AS sendiri, Para investor di Bursa Wall Street mengalami kerugian besar.

B.            AKIBAT TERJADINYA KRISIS EKONOMI GLOBAL

Berikut dijelaskan mengenai akibat dari terjadinya krisis ekonomi global:

1.      Akibat Krisis Ekonomi Global Bagi Luar Negeri

Pada tahun 1907 krisis perbankan Internasional dimulai di New York, setelah beberapa decade sebelumnya yakni mulai tahun 1860-1921 terjadi peningkatan hebat jumlah bank di Amerika s/d 19 kali lipat. Selanjutnya, tahun 1920 terjadi depresi ekonomi di Jepang. Kemudian pada tahun 1922 – 1923 German mengalami krisis dengan hyper inflasi yang tinggi. Karena takut mata uang menurun nilainya, gaji dibayar sampai dua kali dalam sehari. Selanjutnya, pada tahun 1927 krisis keuangan melanda Jepang (37 Bank tutup); akibat krisis yang terjadi pada bank-bank Taiwan

Pada tahun 1929 – 30 The Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di US, hingga net national product-nya terbangkas lebih dari setengahnya. Selanjutnya, pada tahun 1931 Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di German, yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan standard emas. Kemudian1944 – 66 Prancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya. Berikutnya, pada tahun 1944 – 46 Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk eropa. Note issues Hungaria meningkat dari 12000 million (11 digits) hingga 27 digits.

Pada tahun 1945 – 48 Jerman mengalami hyper inflasi akibat perang dunia kedua.. Selanjutnya tahun 1945 – 55 Krisis Perbankan di Nigeria Akibat pertumbuhan bank yang tidak teregulasi dengan baik pada tahun 1945. Pada saat yang sama, Perancis mengalami hyperinflasi sejak tahun 1944 sampai 1966. Pada tahun (1950-1972) ekonomi dunia terasa lebih stabil sementara, karena pada periode ini tidak terjadi krisis untuk masa tertentu. Hal ini disebabkan karena Bretton Woods Agreements, yang mengeluarkan regulasi di sektor moneter relatif lebih ketat (Fixed Exchange Rate Regime). Disamping itu IMF memainkan perannya dalam mengatasi anomali-anomali keuangan di dunia. Jadi regulasi khususnya di perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan rezim nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia (untuk sementara) "tenang".

Namun ketika tahun 1971 Kesepakatan Breton Woods runtuh (collapsed). Pada hakikatnya perjanjian ini runtuh akibat sistem dengan mekanisme bunganya tak dapat dibendung untuk tetap mempertahankan rezim nilai tukar yang fixed exchange rate. Selanjutnya pada tahun 1971-73 terjadi kesepakatan Smithsonian (di mana saat itu nilai 1 Ons emas = 38 USD). Pada fase ini dicoba untuk menenangkan kembali sektor keuangan dengan perjanjian baru. Namun hanya bertahan 2-3 tahun saja.  Pada tahun 1973 Amerika meninggalkan standar emas. Akibat hukum "uang buruk (foreign exchange) menggantikan uang bagus (dollar yang di-back-up dengan emas)-(Gresham Law)". Pada tahun 1973 dan sesudahnya mengglobalnya aktifitas spekulasi sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan floating exchange rate sistem. Periode Spekulasi; di pasar modal, uang, obligasi dan derivative. Maka tak aneh jika pada tahun 1973 – 1874 krisis perbankan kedua di Inggris; akibat Bank of England meningkatkan kompetisi pada supply of credit.

Pada tahun 1974 Krisis pada Eurodollar Market; akibat west German Bankhaus ID Herstatt gagal mengantisipasi international crisis. Selanjutnya tahun 1978-80 Deep recession di negara-negara industri akibat boikot minyak oleh OPEC, yang kemudian membuat melambung tingginya interest rate negara-negara industri. Selanjutnya sejarah mencatat bahwa pada tahun 1980 krisis dunia ketiga; banyaknya hutang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh oil booming pada th 1974, tapi ketika negara maju meningkatkan interest rate untuk menekan inflasi, hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuan bayarnya. Pada tahun 1980 itulah terjadi krisis hutang di Polandia; akibat terpengaruh dampak negatif dari krisis hutang dunia ketiga. Banyak bank di eropa barat yang menarik dananya dari bank di eropa timur.

Pada saat yang hampir bersamaan yakni di tahun 1982 terjadi krisis hutang di Mexico; disebabkan outflow kapital yang massive ke US, kemudian di-treatments dengan hutang dari US, IMF, BIS. Krisis ini juga menarik Argentina, Brazil dan Venezuela untuk masuk dalam lingkaran krisis. Perkembangan berikutnya, pada tahun 1987 The Great Crash (Stock Exchange), 16 Oct 1987 di pasar modal US & UK. Mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan money supply. Selanjutnya pada tahun 1994 terjadi krisis keuangan di Mexico; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat. Pada tahun 1997-2002 krisis keuangan melanda Asia Tenggara; krisis yang dimulai di Thailand, Malaysia kemudian Indonesia, akibat kebijakan hutang yang tidak transparan. Krisis Keuangan di Korea; memiliki sebab yang sama dengan Asteng. Kemudian, pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan di Rusia; dengan jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi) Selanjutnya krisis keuangan melanda Brazil di tahun 1998. pad saat yang hamper bersamaan krisis keuangan melanda Argentina di tahun 1999. Terakhir, pada tahun 2007-hingga saat ini, krisis keuangan melanda Amerika Serikat. Dari data dan fakta historis tersebut terlihat bahwa dunia tidak pernah sepi dari krisis yang sangat membayakan kehidupan ekonomi umat manusia di muka bumi ini.

2.      Akibat Krisis Ekonomi Global Bagi Dalam Negeri

Resesi ekonomi yang kini melanda AS, juga gejolak keuangan di beberapa belahan dunia, tak boleh dipandang remeh. Pemerintah harus waspada dan antisipatif, karena resesi ekonomi AS kemungkinan semakin parah sehingga bisa berdampak hebat terhadap kehidupan ekonomi di dalam negeri. Di sisi lain, sektor keuangan di beberapa belahan dunia yang lain kini juga bergejolak dan potensial berimbas ke mana-mana, termasuk ke Indonesia. Eropa Timur dan Amerika Latin sebenarnya pernah mengalami krisis ekonomi dan keuangan. Namun, saat itu krisis tersebut lebih karena pengaruh pergolakan politik di masing-masing negara. Tapi kini krisis ekonomi di kedua kawasan amat potensial karena bubble di sektor keuangan sudah amat berlebihan. Artinya, bubble tersebut hampir pasti segera pecah. Celakanya, kalau negara-negara berkembang yang terkena krisis ekonomi, lembaga-lembaga keuangan internasional cenderung lepas tangan. Akibatnya, krisis yang terjadi bisa sangat parah dan potensial mengimbas ke wilayah lain.

Warung-warung di pelosok Jakarta kini bertumbangan ke jurang kebangkrutan. Itu sebagai bukti bahwa rakyat kebanyakan sudah tak berbelanja lagi. Sementara lapisan atas justru berbelanja keperluan sehari-hari ke pasar-pasar modern milik pengusaha besar. Ini menyebabkan kefailitan raksasa bagi dunia bisnis.[2]  Saat ini dampak resesi ekonomi global yang paling dirasakan adalah pada masyarakat menengah ke atas, terlebih mereka yang bermain saham, valuta asing dan investasi emas. Dari pantauan media di sejumlah pasar di tanah air, sejak BEJ melakukan suspend pada Jum’at (10/10) kemarin, harga bahan-bahan pangan mulai merangkak naik. Jika sudah begini, masyarakat bawah yang paling merasakan dampaknya. Walau beberapa kebutuhan pokok, seperti harga beras masih bertahan yakni untuk jenis IR 64 berkisar; Rp6.000/kg, beras kuku balam super; Rp7.000/ kg, minyak goreng; Rp.8000/kg dan gula pasir Rp.6.000/kg relatif stabil. Demikian juga dengah harga ayam kampung yang tetap di harga Rp40.000/kg dan telur bebek Rp1.300-Rp1.400 per butir. Namun, tak ada jaminan harga-harga kebutuhan pokok ini tidak akan merangkak naik.

Sedangkan harga bahan pangan lainnya seperti daging lembu yang sempat bertengger di posisi Rp 60.000-Rp65.000/kg, turun menjadi Rp.45.000/kg. Sedangkan harga-harga yang mulai naik, antara lain; ayam potong yang beberapa waktu lalu Rp22.000/kg, kini menjadi Rp.25.000/kg. Telur ayam potong yang kemarin sempat Rp800-Rp850/butir, kini naik, Rp.2000/butir. Harga sayur mayur seperti cabai merah Rp20.000/kg, naik menjadi Rp. 30.000/kg. Adapun bawang merah Rp9.000 naik menjadi Rp10.000/kg; tomat naik ke posisi Rp 6.000 per kg dari Rp.5000/kg. Selain itu, kenaikan harga bahan baku di sektor properti akibat pengaruh krisis ekonomi global, sangat mungkin terjadi. Seperti di kutip dari Antara.co.id, Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, Adib Adjiputra, di Solo, beberapa waktu lalu mengatakan, harga bahan baku yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri, berpotensi terpengaruh oleh krisis ekonomi ini.

Harga bahan baku seperti besi, keramik, semen dan sejumlah aksesori rumah lainnya yang berasal dari industri manufaktur, kata dia, sangat rentan mengalami kenaikan. Kenaikan bahan baku akibat dampak krisis ekonomi ini akan semakin menyulitkan sektor properti, setelah sebelumnya juga diterpa kenaikan harga bahan baku akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Pada sektor properti ini, tipe rumah kelas menengah ke atas yang akan paling besar terkena dampak terjadinya krisis ekonomi ini. Kenaikan tingkat suku bunga pasti akan mengikutinya. Sehingga harga cicilan rumah perbulannya akan naik. Sedangkan untuk rumah kelas menengah ke bawah sedikit tidak berpengaruh karena sebagian sudah disubsidi pemerintah.[3]

C.           SEPULUH CARA MENGATASI KRISIS EKONOMI GLOBAL OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Presiden menegaskan 10 langkah yang harus ditempuh semua pihak untuk menghadapi krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS), sehingga tidak berdampak buruk terhadap pembangunan nasional.

1.      Presiden mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjagar kepercayaan masyarakat.

2.      pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.

3.      optimalisasi APBN 2009 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan `social safety net` dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM. Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.

4.      Ajakan pada kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil. Di samping itu, masih menurut Kepala Negara, pemerintah akan menjalankan kewajibannya untuk memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.

5.      Semua pihak lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.

6.      Menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.

7.      Perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta.

8.      Semua kalangan diharapkan untuk menghindari sikap ego-sentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi.

9.      Mengingat tahun 2009 merupakan tahun politik dan tahun pemilu, kaitannya dengan upaya menghadapi krisis keuangan AS adalah memiliki pandangan politik yang non partisan, serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.

10.  Presiden meminta semua pihak melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha, serta perbankan, Kepala Negara juga memandang peran pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat.

D.           TANGGAPAN MAHASISWA TERHADAP KRISIS EKONOMI GLOBAL

Sebagai insan kritis dan intelektual, kita harus menyadari dan mengakui dampak hebat dari krisis ekonomi global ini. Karena ini bukan saja merupakan masalah negara saja, kita sebagai rakyat yang juga terkena akibat dari krisis ini. Sehingga menjadi kewajiban kita untuk ambil bagian dalam mencari pemecahan persoalan dalam permasalahan ini.

Dalam persoalan sehari-hari kita sebagai rakyat melakukan sesuatu apa adanya. Dengan cara menghemat dan selektif dalam memilih kebutuhan pokok khususnya, adalah salah satu cara kita menghadapi krisis ekonomi global. Saran bagi pemerintahan adalah untuk lebih memperhatikan sektor usaha kecil yang sejujurnya hampir tidak terlirik oleh pemerintah yang terlalu memprioritaskan usaha raksasa (perusahaan) , BUMN, dan jasa umum. Padahal sektor usaha kecil adalah salah satu sumber mata pencaharian rakyat yang harusnya dibesarkan. Usaha kecil dimungkinkan untuk menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya, sehingga rakyat menjadi mandiri dan pemerintah menjadi lebih diringankan untuk permasalahan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk selanjutnya pemerintah tinggal menjalankan program kerja untuk mengatasi krisis global tersebut sehingga rakyat dan pemerintah menjadi partner dalam menanggulangi permasalahan ini.

BAB III
PENUTUP

A.           KESIMPULAN

Setelah membaca makalah di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a.       Krisis ekonomi Global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia

b.      Krisis ekonomi Global terjadi karena permasalahan ekonomi pasar di sluruh dunia yang tidak dapat dielakkan karena kebangkrutan maupun adanya situasi ekonomi yang carut marut.

c.       Sektor yang terkena imbasan Krisis Ekonomi Global adalah seluruh sektor bidang kehidupan. Namun yang paling tampak gejalanya adalah sektor bidang ekonomi dari terkecil hingga yang terbesar.

d.      Cara mengatasi permasalah Krisis ekonomi bagi masyarakat adalah lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan dan bersikap kooperatif bersama pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah untuk lebih sigap dalam situasi masyarakat.

e.       Sebagai mahasiswa kita harus kritis dan menanggapi dengan cepat permasalahan kehidupan yang terjadi saat ini khususnya krisis ekonomi global ini. Paling tidak dari hal kecil, sehingga untuk hal besar kita akan lebih siap menghadapinya.

B.            SARAN

Kepada masyarakat untuk tetap bersabar terhadap situasi permasalahan kita ini dan mempercayakan segala sesuatu kepada pemerintah. Dan dimulai dari pribadi dan diri sendiri, untuk mengikuti saran yang telah dituliskan di atas. Dan bagi para mahasiswa untuk menjadi lebih kritis. Semoga makalah ini menjadi kajian yang baik meskipun masih terdapat kekurangan. Atas perhatian dari seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.opensubscriber.com/message/motivasi@yahoogroups.com/10510614.html

http://kompas.co.id/read/xml/2008/10/02/23553141/kekhawatiran.krisis.ekonomi.global.benamkan.saham.dunia

http://www.syaldi.web.id/2008/02/gerakan-mahasiswa-indonesia-tahun-1998-sebuah-proses-perubahan-sosial/

http://borneo-tribune.net/2008/11/01/dampak-krisis-ekonomi-global-sawit-aman-karet-tak-aman/

[1] Agustianto, http://www.opensubscriber.com/message/motivasi@yahoogroups.com/10510614.html

[2] Kompas, 2 Oktober 2008 “Kekhawatiran Krisis Ekonomi Global Benamkan Saham Dunia”

[3] Jacko Agun,” http://jackoagun.multiply.com/journal/item/34 “Krisis Global dan Cara Mengatasinya (versi Pemerintah)

MAKALAH: Respon Pemeritah Dalam Menanggapi Dan Mengantisipasi Krisis Ekonomi

Posted by : Ragil Waseza

Date :

With 0komentar

Tag : Task In University

Tekno: "Cicipi BBM di ponsel windows phone"

Baca selengkapnya »

 "Cicipi BBM di Ponsel Windows Phone"

Jepara, 3 Agustus 2014. Kini para pengguna windows phone bisa bernafas lega setelah penantian panjang hadirnya Blackberry Messenger di Windosws phone. Terhitung mulai tanggal 1 agustus 2014, BBM sudah bisa diunduh melalui windows store. Walau masih versi beta namun fitur bbm sudah dapat berfungsi dengan baik.

Kelebihan:

1. Tampilan bbm secara keseluruhan dalam windows phone terbilang menarik ditambah lagi dengan adanya icon bbm live tile yang hanya terdapat di windows phone.
2. Messenggernya cukup responsif. 

Kekurangan:

1. Masih terasa lag saat perpindahan menu.
2. Penggunaan daya baterai yang cukup boros untuk menjalankan aplikasi ini.

Sekian review dari ragil-ws.blogspot.com. Enjoy this aplication guys!
See you next time.

Tekno: "Cicipi BBM di ponsel windows phone"

Posted by : Ragil Waseza

Date :Minggu, 03 Agustus 2014

With 0komentar

Tag : Just My Life

Jadwal Puasa Ramadhan 2014 (1435 H) untuk wilayah Semarang dan Sekitarnya

Baca selengkapnya »

Penetapan Awal Ramadhan 2014

Awal Ramadhan 1435 H tahun ini dipastikan akan terjadi perbedaan dalam mengawali harinya. Hal ini sudah tercermin dari kalender yang diterbitkan oleh beberapa kelompok baik ormas maupun lembaga kemasyarakatan. Namun kenapa hal seperti ini seolah terus berulang setiap tahunnya? Berikut prediksi awal Ramadhan menurut beberapa versi sesuai kriteria yang digunakan. Jumat, 27 Juni 2014 sore merupakan saat pelaksanaan rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan Ramadhan 1435 Hijriyah. Hal ini berdasarkan pada Taqwim Standard Indonesian dan hasil rukyat pada bulan sebelumnya yang menyimpulkan sama. Hari itu dari Ijtimak akhir bulan Syaban 1435 H terjadi pada Jumat, 27 Juni 2014 @ 15:10 WIB. 

Posisi hilal di Markas Nasional POB Pelabuhanratu, Sukabumi Jawa Barat pada saat Matahari terbenam 0°28' di atas ufuk Mar'i | Matahari terbenam pada pukul 17:48 WIB dan Bulan terbenam pada pukul 17:51 WIB. Pada kondisi seperti ini secara astronomis Hilal mustahil dirukyat baik menggunakan mata telanjang maupun teleskop. Namun demikian kegiatan rukyat tetap dilaksanakan sesuai perintah rukyat yang harus dilakukan pada setiap tanggal 29 bulan berjalan serta pembuktian di lapangan mengenai ketidak nampakan hilal.

RHI Yogyakarta akan melakukan rukyatul hilal secara resmi bersama Tim BHR DIY di POB Bela-belu Parangkusumo Yogyakarta pada Jumat, 27 Juni 2014 bertempat di Pos  Observasi Bulan (POB) Syeh Bela-belu Parangkusumo, Bantul Yogyakarta. Seperti halnya tahun lalu, tahun ini juga RHI Yogyakarta menjadi salah satu Tim rukyat nasional dari 26 lokasi Rukyat Nasional di Indonesia kerjamasama antara BHR Kemenag DIY, Telkom DIY, Kominfo dan Bosscha. Hasil Streaming online Hilal 2014 ini dapat dilihat di website berikut    http://hilal.kominfo.go.id/ dan http://rukyatulhilal.org/live

Menurut berita yang saya ikuti di http://hilal.kominfo.go.id/ sampai pada sore tadi (27/06/2014) hilal belum terlihat. sehingga diprediksikan awal ramadhan akan jatuh pada hari Ahad, 29 Juni 2014. Marhaban Ya Ramadhan, mohon maaf apabila penulis banyak salah yang disengaja ataupun yang tidak. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.

JADWAL PUASA RAMADHAN 1435 H 

Sumber berita: oleh Mutoha Arkanuddin, http://www.rukyatulhilal.org/visibilitas/indonesia/1435/ramadhan/
Sumber jadwal puasa:
http://www.rukyatulhilal.org/imsakiyah/index.php?id=356

Jadwal Puasa Ramadhan 2014 (1435 H) untuk wilayah Semarang dan Sekitarnya

Posted by : Ragil Waseza

Date :Jumat, 27 Juni 2014

With 0komentar